Covid-19 Melonjak Signifikan, Kota Bekasi dan Bogor Hentikan PTM 100 Persen, di Depok Lanjut Terus

Di tengah lonjakan Covid 19 termasuk varian omicron dalam beberapa hari terakhir. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di daerah penyangga ibu kota ada yang dihentikan. Seperti yang terjadi di Kota Bekasi dan Kota Bogor.

Sementara itu, Kota Depok tetap meneruskan PTM 100 persen meski banyak temuan kasus covid 19 di sekolah. Lalu di Kabaupaten Bekasi, tengah dilakukan evaluasi PTM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah angkat bicara, dia meminta PTM dievaluasi.

Meningkatnya kasus Covid 19 di Kota Bekasi, membuat Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memutuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini artinya, pembelajaran tatap muka (PTM) dihentikan selama 14 hari ke depan. Hal itu disampaikan Mas Tri sapaan akrab Tri Adhianto setelah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat untuk meminta izin mengubah pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi PJJ ditengah meningkatnya kasus Covid 19.

"Kemarin berdasarkan rapat dengan pak Gubernur kita meminta izin untuk melakukan kegiatan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) jadi beliau prinsipnya mendukung," kata Tri Adhianto, Selasa (1/2/2022). Dikatakan Politikus PDP Perjuangan itu, jika PJJ ini akan mulai dilakukan pada Rabu (2/2/2022) ditingkat SD dan SMP. Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pihaknya memberikan imbauan agar juga melaksanakan PJJ selama 14 hari kedepan.

"Mulai besok sudah PJJ lagi, ini juga untuk SD, SMP. Kita juga imbau untuk SMA untuk melakukan PJJ 14 hari," katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan akan mempertimbangkan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ketika kasus Covid 19 di Kota Bekasi terus mengalami kenaikan. "Pasti kita akan evaluasi lagi, tentu jika kasus terus melonjak kita akan kembali terapkan PJJ," kata Inayatullah.

Namun, diungkapkan oleh Inayatullah, jika penerapan PJJ nantinya akan diserahkan kepada Kepala Daerah yang akan memutuskan. Sebab, Dinas Pendidikan hanya melaksanakan apa yang telah tetapkan oleh Pemerintah Daerah. "Tapi, nanti tergantung kepada pemerintah daerah lagi, kepala daerahnya gimana putusannya, kalo kita kan hanya melaksanakan," katanya.

Pemerintah Kota Bogor bersama Forkopimda, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan menggelar rapat koordinasi di Taman Ekspresi, Senin (31/1/2022). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, satu di antaranya menghentikan sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di semua jenjang pendidikan. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, data data menunjukan bahwa lonjakan kasus Covid 19 di kota hujan ini cukup signifikan, bahkan per harinya tembus di angka 100 kasus per hari.

“Lonjakannya eksponensial, melampaui dari prediksi yang dilakukan oleh kita. Jadi, seharusnya di atas 100 (kasus per hari) baru Februari, tapi ternyata kemarin sudah 115 kasus,” ungkap Bima Arya. Untuk itu, kata Bima, Satgas Covid 19 Kota Bogor mengambil langkah cepat untuk membendung penularan virus ini. “Pertama, kami menyepakati untuk mendorong konversi dari tempat tidur di rumah sakit agar bisa cukup tersedia bagi pasien pasien Covid. Kedua, tidak semua harus dirawat di RS, hanya gejala sedang atau berat dan pasien yang memiliki komorbid. Karena itu akan sosialisasikan kepada warga tentang kebijakan ini. Kalau tidak, RS tidak akan cukup. Yang gejala ringan diarahkan isolasi mandiri,” jelas Bima.

Ketiga, lanjutnya, akan diperkuat sistem pemantauan warga yang isolasi mandiri. “Ada aplikasi telemedicine yang kita bangun. Kemudian pemantauan isoman melalui Puskesmas dan relawan,” ujarnya. Langkah lainnya adalah mempercepat akselerasi vaksinasi bagi anak anak pada dosis kedua. Juga vaksin booster untuk tenaga pendidik dan masyarakat lainnya.

“Kami juga menyepakati untuk menunda PTM di semua tingkatan. Karena angkanya tinggi sekali, khawatir akan menyebar lagi,” terang Bima yang menyebutkan sudah 45 pelajar terkonfirmasi Covid 19 belum lama ini. “Jadi kalau anak terkena di sekolah maka khawatir akan membuat ledakan di klaster keluarga dan dikhawatirkan akan menulari Lansia yang memiliki komorbid dan lain lain. Jadi, PTM dihentikan semantara sampai jangka waktu yang tidak ditentukan, sampai lonjakannya kembali melandai,” tambahnya. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor Deddy Karyadi menyambut baik langkah penghentian sementara PTM di Kota Bogor.

“Kami menyarankan tetap dihentikan dulu sementara PTM sambil mencari formula yang jauh lebih masuk akal. Di kalangan orang tua murid memang ada perbedaan pendapat. Satu sisi unsur kehati hatian harus tetap diperhatikan dan memilih untuk belajar di rumah. Tapi di sisi lain, bahwa mereka juga ada yang ingin PTM. Dua pendapat ini tetap harus kita pertimbangkan,” kata Deddy. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas juga mengenai pembatasan mobilitas di pusat pusat keramaian. Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, ada sejumlah kebijakan yang akan diterapkan.

Pertama, terkait pembatasan mobilitas, pedestrian SSA ditutup, ganjil genap weekend diteruskan, ganjil genap menuju ke tempat pasar itu dilaksanakan pada weekday. "Kalau kita lost, khawatir juga perkembangan sangat cepat, tidak terkendali, saya khawatir tingkat fatalitas lebih berbahaya. Kemudian kita akan memaksimalkan crowd free road, ruas ruas mana yang harus kita kurangi bebannya. Kita harus kerja dua kali lipat lebih keras,” jelas Kapolresta. Selain itu, Satgas juga akan menindak pelaku usaha yang tidak tertib dalam menerapkan aplikasi Peduli Lindungi.

“Kemarin dapat laporan juga mall ada yang tidak tertib dalam penggunaan aplikasi peduli lindungi. Kita harus perketat lagi,” tandasnya. Ketua Juru Bicara Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah mengatakan pihaknya bakal mendiskusikan kelanjutan pembelajaran tatap muka (PTM) di setiap sekolah di wilayahnya. Hal itu menyusul ditemukannya 45 siswa yang terkonfirmasi positif terpapar Covid 19 selama periode Januari 2022.

"Dari laporan yang sudah kami terima, ada 45 siswa yang positif Covid 19. Jumlah itu belum termasuk dua orang siswa di SMAN 6 Tambun Selatan," ujar Alamsyah saat dikonfirmasi, Selasa (1/2/2022). Penyebaran Covid 19 siswa yang terpapar, dikatakan Alamsyah, tidak merata. Hanya beberapa sekolah di sejumlah kecamatan saja yang tercatat siswanya terkonfirmasi positif.

"Tidak merata, tapi yang bisa saya sampaikan ada di Kecamatan Setu, Cibitung, Babelan dan Tambun Selatan," ucapnya. Ia menegaskan bahwa siswa siswa tersebut kemungkinan besar terpapar melalui klaster luar, atau tertular bukan pada saat mereka mengikuti PTM terbatas di sekolah. "Kebanyakan mereka tertular di luar sekolah. Jadi saat mereka melakukan aktivitas di luar bersama orang tua, atau kegiatan yang lain, bukan saat PTM. Hampir sama kasusnya sepeti di perusahaan, kebanyakan mereka kenanya di luar tempat bekerja" katanya.

Alamsyah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi itu, menjelaskan akan menggelar rapat untuk mengambil langkah atas lonjakan kasus yang jumlahnya telah mencapai 1.711 pada Minggu (30/1/2022) lalu. Hal itu diperlukan untuk menentukan status PPKM di Kabupaten Bekasi yang saat ini masih berada di Level 2. Seperti diketahui, wilayah yang menerapkan PPKM Level 2 masih diperbolehkan untuk menggelar PTM secara terbatas.

"Saat ini karena berdasarkan SKB 4 menteri, masih dimungkinkan pelaksanaan PTM di wilayah Level 2, maka sampai hari ini belum ada kebijakan melakukan penutupan sekolah. Nanti kami ada rapat dengan satgas pusat terkait leveling, kemudian akan kami evaluasi terkait PTM," tutur Alamsyah. Dinas kesehatan mengaku telah melakukan langkah tracing, testing dan treatment (3T) kepada ribuan anak dan remaja di sekolah sekolah yang siswanya terkonfirmasi positif Covid 19. "Apabila ada kasus seperti ini, kami akan lakukan tracing kontak lalu testing secara masif agar penularan di sekolah saat PTM bisa diminimalisir," ucapnya.

Pemerintah Kota Depok masih menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen meski ditemukan kasus Covid 19 di 34 sekolah di Depok. Juru Bicara Satgas Covid 19 Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan, saat ini Kota Depok masih merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dan Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Inmendagri) untuk pelaksanaan PTM 100 persen. “Di dalam Inmendagri, Depok itu ditetapkan PPKM level 2. Lalu, untuk PTMT dalam Inmendagri sudah disampaikan bahwa merujuk pada SKB 4 Menteri. Jadi, karena kami satu komando dari pusat, ketika PPKM level 2, maka PTM 100 persen,” kata Dadang kepada wartawan, Selasa (1/2/2022).

Namun demikian, karena saat ini kasus terus melonjak, Wali Kota Depok segera bersurat ke Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri untuk peninjauan kembali PTM 100 persen. “Untuk evaluasi kembali ke Pak Mendagri dan Pak Gubernur,” tuturnya. “Karena secara kewenangan inikan ada di pusat, dan sudah diarahkan di situ bahwa daerah tidak diperkenankan untuk menambah syarat dalam pelaksanaan PTMT, harus merujuk ke SKB 4 Menteri,” sambungnya lagi.

Dadang juga berujar pihaknya mencatat ada 239 siswa di 34 sekolah yang menggelar PTM 100 persen di Kota Depok terpapar Covid 19. Jumlah ini terus meningkat seiring melonjaknya juga kasus Covid 19 di Kota Depok, sejak beberapa pekan belakangan ini. “Semua jenjang yang sudah kita data ada 34 sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Dan ini ada beberapa sekolah yang masih kita tracing dengan total kasus terkonfirmasi positif baik siswa maupun guru ada 239 orang,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah daerah menyusul melonjaknya kasus Covid 19 varian Omicron. Untuk diketahui pemerintah masih menjalankan PTM 100 persen meski kasus harian Covid 19 terus merangkak naik setiap harinya. "Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Kabinet, Selasa (1/2/2022).

Jokowi meminta jajarannya untuk hati hati dalam menyikapi kenaikan kasus Covid 19 menyusul meningkatnya kasus aktif dan kasus baru Covid 19 sekarang ini. "Sekali lagi, hati hati kita dalam menyikapi ini," kata Presiden. Menurut Presiden, kasus aktif Covid 19 melonjak sampai 910 persen dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari 2022.

Kemudian naik lagi menjadi 61.718 kasus pada 30 Januari 2022.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.