Sekjen Golkar: Koalisi Dibentuk Sejak Awal untuk Cegah Polarisasi di Pilpres

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus merespons kritikan yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengenai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar bersama PAN dan PPP. Sebelumnya, Hasto mengingatkan agar tak membawa kontestasi 2024 terlalu awal. Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kepentingan rakyat yang utama.

Lodewijk menyebut, koalisi dibentuk lebih awal untuk mencegah polarisasi seperti yang terjadi di Pemilihan Presiden 2019 lalu, karena hanya ada dua pasang calon yang berkontestasi. "Justru terlalu dini itulah yang sudah disampaikan bagaimana kita membangun demokrasi hasil evaluasi tahun 2019 lalu," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan hasil evaluasi Pilpres 2019 lalu menimbulkan pembelahan di masyarakat.

Hal itulah yang menjadi komitmen KIB untuk mencegah hal serupa terulang, dengan menghadirkan pasangan capres cawapres lebih dari dua. "Di sini kita memberikan ruang untuk terbentuknya tiga koalisi gitu loh. Jadi bukan hanya dua seperti kemarin, sejak awal kita memberikan ruang," ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons soal terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) gagasan Golkar PAN PPP.

Menurut Hasto, munculnya diharapkan tidak mengganggu jalannya pemerintahan, terlebih memasukkan agenda kontestasi politik tahun 2024. Hasto pun mengingatkan, agar tak membawa kontestasi 2024 terlalu awal. Pasalnya, saat ini yang dibutuhkan adalah kepentingan rakyat yang utama. Hal itu disampaikan Hasto usai mengikuti Senam Sicita di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

"Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Ini yang kita dorong," kata Hasto. Hasto menyinggung, bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berdiri atas kerja sama antar partai politik. Di mana, kerja sama itu terbentuk atas mandat rakyat secara periode selama lima tahun.

Maka dari itu, Hasto menyebut, PDIP memiliki tanggungjawab untuk mengingatkan besarnya mandat rakyat pada pemerintahan saat ini. "PDI perjuangan punya tanggung jawab untuk terus membangun konesivitas dari kerja sama parpol ini, agar apa yang jadi harapan rakyat untuk dijawab oleh Bapak Presiden Jokowi dapat dijalankan," jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.